Wali Nagari Kamang Hilia Ungkap Faktor Penetapan Nagarinya Sebagai Desa Antikorupsi

AGAM - Nagari Kamang Hilia, Kecamatan Kamang Magek, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai 1 dari 10 desa yang dijadikan Desa Antikorupsi.

Hal ini diberitakan sebelumnya pada Kick off Bimbingan Teknis Pembentukan Desa Antikorupsi 2022 dengan tema Berawal dari Desa Kita Wujudkan Indonesia Bebas dari Korupsi pada Selasa, 7 Juni 2022 lalu di Desa Pakatto, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan.

Baca juga: Densus 88 Tangkap 2 Terduga Teroris di Payakumbuh dan Limapuluh Kota

Wali Nagari Kamang Hilia, Khudri Elhami mengatakan nagari yang dipimpinnya memang menjadi nagari yang diajukan Kabupaten Agam sebagai Desa Antikorupsi.

"Tim dari KPK telah datang melakukan observasi ke Nagari Kamang Hilia dan diharuskan menghadirkan tokoh tokoh masyarakat, termasuk ninik mamak, lalu kami menyampaikan profil singkat nagari, " kata Khudri.

Baca juga: Ilham Bintang: Astaghfirullah, Negara Kalah Lawan Mafia

Menurutnya terdapat beberapa indikator yang dinilai oleh KPK dalam melakukan observasi di lapangan, dimana ia memaknai observasi yang dilakukan KPK itu sebagai ajang meningkatkan kualitas kinerja berbagai perangkat dan lembaga di nagari

Di sisi lain, ia menilai pada dasarnya nagari-nagari di Ranah Minang sudah memiliki nilai kearifan lokal yang menolak segala bentuk korupsi.

Baca juga: Mulyanto Prihatin atas Keterlibatan Dirjen Kemendag di Kasus Minyak Goreng

"Sebenarnya di Nagari Kamang sama dengan di Ranah Minang umumnya, ketika seseorang terbukti melakukan sesuatu yang tidak baik semacam korupsi, langsung ada hukuman sosialnya, " katanya.

Ia menambahkan berdasarkan kearifan lokal itu masyarakat mengingatkan Pemerintah Nagari dalam setiap kesempatan rapat nagari, pihaknya selalu melibatkan tokoh masyarakat yang mencakup ninik mamak, alim ulama, dan cadiak pandai

Baca juga: Dua Predator Anak di Mentawai Jadi Tersangka Pencabulan

"Pihak Nagari selalu mendata lembaga-lembaga yang ada, mulai dari perencanaan sampai pelaksanaan kegiatannya, dilaksanakan oleh anggota lembaga itu sendiri didampingi perangkat nagari, " katanya.

Kemudian dijelaskannya apa yang menjadi kebutuhan lembaga dalam berkegiatan maka diserahkan pada lembaga itu sendiri, mulai dari perencanaannya, berapa anggaran yang dibutuhkan, pelaksanaannya, sampai pembuatan laporannya selalu didampingi

Baca juga: Proyek Taman Budaya Sumbar Diduga Bermasalah, Kejari Padang Turun Tangan

"Sumber ekonomi masyarakat Kamang Hilia kebanyakan bergantung pada pertanian dan perkebunan, di samping perdagangan dan jasa serta saat ini pariwisata juga menjadi sektor yang berpeluang meningkatkan keuangan di Nagari Kamang Hilia, mengingat bentang alam daerahnya yang dilalui pegunungan Bukit Barisan.(**)